EFFECTIVENESS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST CYBER CRIME IN THE JURISDICTION OF BALI REGIONAL POLICE
DOI:
https://doi.org/10.58432/zgx5mn30Keywords:
Effectiveness, Law Enforcement, CybercrimeAbstract
Law enforcement against cybercrime within the jurisdiction of the Bali Regional Police is specifically carried out by the Bali Regional Police Cyber Investigation Directorate. From 2023 to 2025, cybercrime cases increased at varying rates each year. In 2023, there were 54 cases, 47 in 2024, and 35 in 2025. The purpose of this research is to examine and analyze the effectiveness of cybercrime law enforcement within the jurisdiction of the Bali Regional Police and the obstacles faced by the Bali Regional Police in investigating and prosecuting cybercrime cases. This research uses an empirical method, utilizing a statutory regulatory approach, legal concept analysis, and factual analysis. The results of the study indicate that cybercrime law enforcement within the jurisdiction of the Bali Regional Police has not achieved the desired level of effectiveness. This despite various efforts, both preventive and repressive. Meanwhile, obstacles faced by the Bali Regional Police in investigating and prosecuting cybercrime cases include: legal substance factors due to jurisdictional limitations; legal structure factors including minimal human resources within the police investigators and limited investigative budgets; and legal culture factors due to a lack of legal awareness and low public participation.
Downloads
References
Appludnopsanji, E. a. (2021). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila. KERTHA WICAKSANA, 15(1).
Arsawati, I Nyoman Juwita, Darma, I Made Wirya and Antari, P. E. D. (2021). A Criminological Outlook of Cyber Crimes in Sexual Violence Against Children in Indonesian Laws. International Journal of Criminology and Sociology, 2(2).
Butarbutar, R. (2023). Kejahatan Siber Terhadap Individu : Jenis, Analisis, dan Perkembangannya. Technology and Economics Law Journa, 2(2).
Fahmi, K. (2022). Efektivitas Pemberlakuan Sistem Satu Arah di Jalan Pesut Kota Samarinda Perspektif Maslahah Mursalah. Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangann, 7(2).
Fauzi, Ahmad. (2020). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Penanaman modal. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, 5(2).
Galenso, Vidi, A. (2024). Pengaturan Keamanan Jaringan dan Kejahatan Siber dalam Hukum ITE. Postulat Journal Of Law, 2(1).
Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 10(2).
Huda, M. M. S. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Ham Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Jurnal Agama Dan Hak Azasi Manusia, 11(1).
Indradewi, A. A. S. N. (2021). Efektifitas Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelanggaran Visa Di Bali’. Jurnal Komunikasi Hukum, 7(2).
Jainah, Zainab Ompu, S. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perjudian (Studi Putusan Nomor 315/Pid.B /2022/PN Gns). MALEO LAW JOURNAL, 8(1).
Kirana, Y. (2023). Regulasi Yang Mengatur Secara Khusus Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Tentang Hoaks Dan Kerawanan Media Sosial (Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, 10(1).
Malaka, Z. (2025). Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum di Indonesia. TARUNA LAW: Journal of Law and Syariah, 3(1).
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. University Press.
Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia’ (2022) 6 (1) Tarbiyah Bil Qalam. Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, 6(1).
Tabrani. (2025). Perbedaan Antara penelitian Kualitatif (Naturalistik) dan Penelitian Kuantitatif (Ilmiah) dalam barbagai Aspek’. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(2).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. (2016). Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Indonesia. Negara Republik Indonesia Nomor 251 Tahun 2016.
Utarie, L. (2020). Kewajiban Notaris Memberikan Penyuluhan Hukum Dalam Pembuatan Akta Otentik Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris’. Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
Wicaksono, I. (2025). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lingkungan Hidup. Pagaruyuang Law Journal, 5(1).
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Anak Agung Gede Mahendra, I Made Wirya Dharma, Ni Putu Sawitri Nandari, Dewa Ayu Putri Sukadana (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
